Blog
Di saat ruang publik di Indonesia semakin menyusut akibat adanya penyensoran daring, pengintaian siber, dan pemadaman internet, pandemi COVID-19 telah membuka jalan bagi pemerintah untuk mempercepat laju otoritarianisme digital.
Through diverse Asia-Pacific perspectives, Pandemic of Control aims to address the rise of digital authoritarianism by raising awareness, sparking conversation, and encouraging action.
Dengan meluasnya pemberlakuan aplikasi PeduliLindungi di Indonesia, seorang pengidap penyakit autoimun harus mencari titik tengah antara kesehatannya dengan persyaratan-persyaratan pemerintah yang merintangi akses layanan-layanan dasar.
In line with the International Day for Countering Hate Speech on June 18, EngageMedia is supporting the Association for Progressive Communications’ campaign to raise awareness on the impact of hate speech and explore solutions to counter it.
Dalam seri yang terdiri dari 10 bagian ini, EngageMedia dan CommonEdge mengundang 10 agen perubahan untuk menanggapi “pandemi pembatasan” (pandemic of control) di Asia Pasifik di saat otoritarianisme tumbuh semakin pesat akibat pandemi COVID-19.
EngageMedia’s new report scrutinises freedom of religion in digitally-mediated spaces and the roles played by religious institutions, online platforms, and law enforcement in mediating—or amplifying—religious tension.
Setelah digitalisasi pesat dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia menyaksikan kebangkitan narasi kebencian dan pelanggaran kebebasan beragama atau berkepercayaan (KBB) dan kebebasan berekspresi dalam ruang publik yang termediasi oleh teknologi digital. Kelompok agama minoritas
EngageMedia berkolaborasi dengan KBR Prime, mengadakan tiga hari pelatihan dan pembimbingan produksi konten secara daring dengan nilai toleransi beragama di Indonesia. Tenggat waktu pendaftaran di tanggal 20 Mei 2022.
Di Indonesia, aplikasi PeduliLindungi sudah menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan dari pandemi COVID-19. Akan tetapi, beberapa faktor menimbulkan ancaman baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang tidak memberikan jalan lain bagi warga untuk melindungi data mereka.