Search
Close this search box.

June 12, 2020

Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat vs Kelanjutan Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta

Awal bulan Juni 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden RI dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), telah melanggar hukum atas tindakan pelambatan (throttling) dan pemblokiran internet di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019. Kasus yang terjadi selama kurang lebih satu bulan dari tanggal 19 Agustus hingga 28 September 2019 ini diajukan ke PTUN oleh koalisi kelompok masyarakat sipil yang ada di Asia Tenggara. Kemenangan Tim Pembela Kebebasan Pers atas gugatan pada Menkominfo dan Presiden RI, menjadi contoh baik menyikapi cara pemerintah menerapkan otoritasnya dalam pengelolaan Internet.

Monitoring the ruling vs 2019 internet shutdowns in Papua and West Papua

Earlier this month, the Jakarta State Administrative Court declared as illegal the internet shutdowns in Papua and West Papua enforced by the Indonesian government in 2019. The case on the month-long shutdown, from August 19 to September 28 last year, was filed by a coalition of civil society groups working in Southeast Asia. The victory of the Press Freedom Defender Team over the lawsuit against the Minister of Communication and Information and the President of the Republic of Indonesia, is a good example of how citizens can respond to government’s unlawful management of public communication infrastructure like the Internet.