Search
Close this search box.

Panel Utama di Asia-Pacific Digital Rights Forum: Mengkaji situasi hak digital di Asia Pasifik, membangun solidaritas regional

This post is also available in: English ไทย Myanmar Khmer

Asia-Pacific Digital Rights Forum akan dimulai kurang dari seminggu lagi, berikut adalah para pembicara dan topik yang akan mereka diskusikan untuk dua sesi panel utama pada 12 dan 13 Januari 2023.

Dalam panel berdurasi dua jam ini akan tersedia terjemahan langsung dalam Bahasa Indonesia, Burma, Khmer, dan Thai.

Panel Utama Hari Pertama: Situasi Hak Digital di Asia Pasifik

Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi hak digital di Asia Pasifik. Pemerintah memanfaatkan krisis kesehatan ini untuk menormalkan praktik otoriter, pengawasan negara, dan pengumpulan data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari kampanye disinformasi besar-besaran yang membahayakan aktivis di Filipina, hingga penutupan internet di Myanmar, dan juga undang-undang yang tidak jelas dan terlalu luas yang membatasi kebebasan berbicara di Thailand dan Indonesia. Para pembela hak asasi manusia di seluruh wilayah Asia Pasifik menghadapi berbagai bahaya digital.

Forum akan membahas lebih banyak lagi pada panel pembuka yang berjudul “Situasi Hak Digital di Asia Pasifik” pada 12 Januari, pukul 10:30—11:30 waktu Bangkok (UTC+7).

Pembicara panel utama di Hari Pertama adalah:

  1. Chat Garcia Ramilo adalah Direktur Eksekutif Association for Progressive Communications, jaringan masyarakat sipil internasional yang didedikasikan untuk memberdayakan dan mendukung orang-orang yang bekerja untuk perdamaian, hak asasi manusia, pembangunan dan perlindungan lingkungan, melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang strategis. Sebelumnya beliau memimpin program perempuan dalam organisasi yang sama, setelah berperan dalam pengembangan, penggalangan dana, dan pengelolaan sembilan proyek pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) multi-negara yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
  2. Vitit Muntarbhorn KBE adalah Profesor Emeritus di Fakultas Hukum, Universitas Chulalongkorn, Bangkok. Beliau telah membantu PBB dalam berbagai posisi, termasuk Pelapor Khusus PBB, Ahli Independen dan anggota Komisi Penyelidikan Hak Asasi Manusia PBB. Beliau saat ini adalah Pelapor Khusus PBB di Kamboja, memantau untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.
  3. Helani Galpaya adalah Chief Executive Officer LIRNEasia, sebuah wadah pemikir (think tank) yang mempercepat perubahan kebijakan melalui penelitian untuk peningkatan kehidupan masyarakat di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan cara memfasilitasi penggunaan infrastruktur melalui penggunaan pengetahuan, informasi, dan teknologi. Fokus penelitian dan keterlibatan beliau berkaitan dengan netralitas net, hambatan kebijakan dan peraturan dalam akses Internet, e-Government, dan kualitas layanan broadband.

Panel Utama Hari Kedua: Membangun Solidaritas Regional dan Kolaborasi Hak Digital

Hari kedua Forum memusatkan perhatian pada nilai hubungan di antara para advokat hak digital untuk mengeksplorasi jaringan solidaritas dan kolaborasi regional untuk mengatasi tantangan bersama.

Pada tanggal 13 Januari, pukul 10:30—11:30 waktu Bangkok (UTC+7), simak para ahli hak digital saat mereka memfasilitasi panel utama yang berjudul “Membangun Solidaritas Regional dan Kolaborasi Hak Digital”:

  1. Phet Sayo adalah Direktur Eksekutif EngageMedia. Sebelum memimpin organisasi, Phet menghabiskan 15 tahun sebagai Senior Program Officer di International Development Research Center (IDRC) di New Delhi, India, di mana beliau menangani dampak meluasnya akses ke teknologi seluler dan internet di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
  2. Khin Ohmar adalah Pendiri Progressive Voice of Myanmar, sebuah organisasi penelitian dan advokasi kebijakan yang berbasis pada hak partisipatif dan berakar pada masyarakat sipil. Organisasi ini mempertahankan jaringan dan hubungan yang kuat dengan organisasi akar rumput dan komunitas di seluruh Myanmar. Sejak tahun 1988 Khin telah menjadi praktisi dan advokat hak asasi manusia, sebagai pemimpin Pemberontakan 8888 di Myanmar.
  3. Brittany Piovesan adalah Ketua program Party of Internews’ Greater Internet Freedom, sebuah program global tiga tahun yang bekerja untuk melestarikan Internet yang terbuka, interoperable, andal, dan aman — dan juga melindungi individu, organisasi masyarakat sipil, pihak media, dan kelompok rentan yang mengandalkan internet untuk mewujudkan kebebasan dasar mereka.

Mari Bergabung dengan Asia-Pacific Digital Rights Forum

Untuk mendaftarkan diri dan memilih sesi buatlah akun di Forum.EngageMedia.org. Ikuti petunjuk berikut:Langkah 1: Isi formulir ini.

Langkah 2: Lengkapi informasi profil Anda.Langkah 3: Pilih dari berbagai sesi yang tersedia pada Hari 1 hingga 3 dan simpan sesi Anda.